JAKARTA, RADAR99NEWS.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.

Dengan penetapan ini, total empat perwira tinggi Polri telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar sejumlah pejabat negara dan tokoh publik.

Penetapan Slamet Uliandi diumumkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Brigjen Pol. Suhermanto menjelaskan, penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara dan menyimpulkan adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara ini, Slamet Uliandi diketahui memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia diduga memberikan persetujuan kepada Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution untuk menghapus berkas atau riwayat data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Sasaran penyadapan tidak hanya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Penyidik menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum yang semestinya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka sebelumnya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, terhadap tersangka baru Slamet Uliandi, penyidik belum melakukan penahanan. Menurut keterangan Brigjen Pol. Suhermanto, keputusan tersebut diambil karena yang bersangkutan sedang mengalami gangguan kesehatan pascastroke.

Atas dugaan perbuatannya, Slamet Uliandi dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya terkait akses ilegal dan penghapusan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mabes Polri menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan dugaan perbuatan oknum individu dan bukan kebijakan institusi.

Meski demikian, kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggunaan fasilitas teknologi kepolisian, serta perlindungan privasi dan keamanan komunikasi pejabat negara maupun masyarakat.

Penyidik masih terus mendalami motif, rangkaian peristiwa, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut.

Perkembangan kasus ini sekaligus menjadi ujian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal di tubuh institusi penegak hukum.

Proses hukum selanjutnya akan menjadi perhatian publik untuk memastikan seluruh dugaan yang terungkap dapat diuji secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

RADAR99NEWS.COM akan terus mengikuti perkembangan perkara ini berdasarkan informasi resmi dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Wisnu Banten)