Batanghari, Radar99news.com – Dugaan penjualan material hasil bongkaran bangunan sekolah negeri tanpa melalui mekanisme lelang resmi menjadi sorotan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Persoalan ini mencuat setelah beredarnya bukti percakapan WhatsApp yang memperlihatkan adanya komunikasi antara wali murid dan pihak sekolah terkait penjualan material bekas pembongkaran gedung sekolah.
Material yang dipersoalkan berupa kayu bulian dan seng hasil bongkaran bangunan sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, material tersebut diduga telah dijual langsung kepada pihak luar tanpa melalui mekanisme penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana mestinya.
Dalam percakapan WhatsApp yang diterima redaksi, seorang wali murid mempertanyakan keberadaan kayu bulian yang disebut telah diangkut menggunakan satu mobil pada malam hari.
“Buk, tadi malam kayu bulian satu mobil dibawa ke mana ?? Kata guru Paul dijual ke luar. Apa betul ??” demikian pertanyaan dalam percakapan tersebut.
Pihak sekolah kemudian memberikan jawaban yang menyebutkan bahwa material tersebut dijual oleh pihak sekolah karena tidak ada pihak internal yang bersedia membeli.
“Dari sekolah lah yang jual. Karena ditawari ke orang dalam tidak ada yang mau. Daripada hilang terus tiap malam,” demikian isi balasan yang beredar.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, pihak yang disebut sebagai ketua lelang mengaku belum pernah menerima penawaran material bongkaran tersebut.
“Belum ada ditawari ke orang dalam. Kan hasil rapat kita dulu dilelang. Kalian belum ada nawarin ke aku,” tulisnya dalam percakapan WhatsApp.
Pihak tersebut juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah membicarakan persoalan lelang dengan pihak terkait, tetapi proses lelang disebut belum mendapatkan persetujuan.
Dalam percakapan lainnya, muncul pula pernyataan mengenai material kayu yang disebut kerap hilang pada malam hari.
“Karna kayu itu tiap malam hilang.”
Bahkan, salah seorang warga menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan kepada pihak terkait di wilayah Sungai Lais. Meski demikian, kebenaran laporan maupun dugaan pengambilan material tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Pengelolaan Aset Daerah Harus Sesuai Prosedur. Secara hukum, bangunan sekolah negeri beserta material yang menjadi bagian dari aset pemerintah daerah tidak serta-merta dapat diperjualbelikan secara bebas setelah dilakukan pembongkaran.
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Dalam ketentuan tersebut, penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah harus dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku, termasuk kewenangan pejabat pengelola barang, penilaian apabila dipersyaratkan, serta mekanisme penjualan yang sesuai dengan ketentuan.
Dengan demikian, material hasil bongkaran yang masih tercatat sebagai aset daerah tidak boleh dialihkan atau dijual secara sepihak tanpa dasar kewenangan dan prosedur administrasi yang sah.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut transparansi pengelolaan aset pendidikan milik pemerintah daerah. Terlebih, material seperti kayu bulian memiliki nilai ekonomis sehingga keberadaan, jumlah, serta hasil penjualannya perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Seorang warga yang disebut sebagai pihak yang ditunjuk dalam pembahasan lelang mengungkapkan kekecewaannya karena belum mendapatkan kejelasan mengenai proses penjualan material tersebut.
“Saya tidak minta uang sama kalian. Aku hanya minta keterbukaan,” demikian pernyataan warga dalam percakapan yang diterima redaksi.
Apabila dugaan penjualan tanpa prosedur tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi menjadi temuan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara atau daerah, perkara tersebut juga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan penjualan material bongkaran tersebut.
Redaksi juga akan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bidang Aset BPKAD Kabupaten Batang Hari terkait status kepemilikan material, mekanisme penghapusan aset, proses pelelangan, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam penjualan hasil bongkaran bangunan sekolah.
Publik tentu berharap persoalan ini dapat ditelusuri secara transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Jika terdapat pelanggaran prosedur, diharapkan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Radar99news.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait serta memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya hasil pemeriksaan dan keputusan dari pihak berwenang.







