Batanghari, Radar99news.com – Dugaan persoalan pengelolaan aset hasil pembongkaran bangunan di SDN 140/I Di Batanghari, kian menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mencuat dugaan penjualan material bekas bongkaran berupa kayu bulian dan seng tanpa melalui mekanisme lelang resmi, kini muncul informasi bahwa rumah dinas guru yang disebut tidak masuk dalam program bantuan maupun rehabilitasi turut dibongkar.
Informasi tersebut disampaikan seorang sumber kepada awak media. Ia mempertanyakan dasar pembongkaran rumah dinas guru yang menurutnya tidak termasuk dalam bangunan penerima bantuan rehabilitasi.
“Yang lebih parahnya lagi, bukan hanya kayu bangunan gedung sekolah yang sudah dibongkar. Perumahan guru yang tidak mendapatkan bantuan atau rehab juga ikut dibongkar,” ungkap sumber tersebut.
Sebelumnya, dugaan penjualan material hasil bongkaran sekolah mencuat setelah beredarnya foto truk yang diduga mengangkut kayu bulian bekas bangunan sekolah ke luar lokasi. Selain itu, beredar pula percakapan WhatsApp yang mempertanyakan keberadaan kayu hasil bongkaran tersebut.
Dalam percakapan itu tertulis:
“Buk tadi malam kayu Bulian 1 mobil dibawak kemana tu. Kata guru Paul dijual ke luar sama suami kepala sekolah. Apa betul???”
Sementara itu, pihak sekolah dalam percakapan yang beredar menyampaikan bahwa material hasil bongkaran dijual karena sudah di tawarkan di lingkungan sekolah tidak ada yang berminat melelang dan dikhawatirkan material tersebut hilang apabila dibiarkan.
“Dr skolah lah yg jual Krn d tawarin k org dalam dk ad yg mau Dr pada hilang trus tiap malam,” demikian isi percakapan tersebut.
Namun, keterangan berbeda disampaikan ardison selaku Ketua Panitia Lelang. Ia membantah bahwa material bongkaran sebelumnya telah ditawarkan kepada pihak internal sekolah melalui panitia pelelangan.
“Blm ada di tawarin ke orang dalam. Kan hasil rapat kita dulu di lelang. Kalian belum ada nawarin ke aku,” tegas Ardison.
Ardison juga mempertanyakan penggunaan papan bekas bongkaran SD oleh pihak kontraktor. Menurutnya, apabila pekerjaan pembangunan menggunakan anggaran pengadaan papan baru, maka perlu dipastikan apakah material yang digunakan benar-benar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.
“Papan bekas bongkaran SD tu dipakek buat kontraktor tu, seharusnyo papan baru, bukan papan bekas SD. Kalau pun papan bongkaran tu yang dipakek, harus tau dana papan tu, sedangkan Sayo sebagai ketuo panitia lelang dak tau,” ujarnya.
Munculnya informasi pembongkaran rumah dinas guru yang disebut tidak masuk dalam daftar penerima bantuan rehabilitasi menambah panjang persoalan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Publik kini patut mempertanyakan apa dasar administrasi pembongkaran bangunan tersebut. Apakah telah ada keputusan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)? Apakah pembongkaran sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang serta melalui prosedur pengelolaan aset pemerintah daerah??
Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya, pengelolaan dan pemindahtanganan aset daerah harus dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan yang telah ditentukan.
Karena itu, material hasil pembongkaran bangunan sekolah maupun rumah dinas guru yang berstatus aset daerah tidak semestinya diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara sepihak tanpa kejelasan administrasi dan prosedur yang sah.
Lebih jauh, sumber setempat mengungkapkan bahwa kayu hasil pembongkaran rumah dinas guru tersebut disebut hampir ikut dijual.
“Kalau lambat ketahuan oleh kami, kayu bongkaran perumahan guru itu juga ikut dijual,” ungkap sumber tersebut dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi atas sejumlah informasi dan dugaan yang berkembang.
Awak media juga telah berupaya menghubungi bendahara sekolah dengan menyampaikan tiga pertanyaan terkait persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada jawaban atau tanggapan yang diberikan.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan penelusuran terhadap status aset, dasar pembongkaran, penggunaan material bekas, serta mekanisme pengelolaan hasil bongkaran.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur, pihak berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
RADAR99NEWS.COM akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, transparan, dan mengedepankan kepentingan publik.






