Komisi I, II, III DPRD Batang Hari Bahas LHP BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah
Radar99news.com, Batang Hari, 14 Juli 2026 – Komisi I, Komisi II, dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar rapat kerja bersama mitra kerja terkait, guna membahas secara mendalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuang
an Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menelaah secara cermat seluruh temuan, catatan, serta rekomendasi yang disampaikan lembaga periksa keuangan negara tersebut. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen seluruh pihak dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan berlangsung dengan teliti dan suasana yang konstruktif. Fokus utama rapat adalah menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur serta memastikan setiap rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti secara nyata, demi mendorong kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Poin-Poin Keputusan dan Hasil Rapat Kerja:
Berdasarkan jalannya pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi dewan, rapat kerja gabungan komisi ini menghasilkan beberapa keputusan penting:
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Menyetujui dan menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyusun rencana aksi (action plan) nyata guna menindaklanjuti seluruh catatan dari BPK RI perwakilan Jambi.
- Optimalisasi Pendapatan Daerah: Memutuskan perumusan strategi baru bersama pihak eksekutif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi keberlanjutan fiskal daerah.
- Apresiasi dan Evaluasi WTP ke-13: Rapat mengesahkan catatan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Batang Hari mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya, namun memberikan catatan tegas bahwa predikat ini harus diiringi dengan peningkatan efektivitas pelayanan publik di lapangan.
- Sinkronisasi Anggaran Mendatang: Memutuskan bahwa hasil evaluasi LKPD TA 2025 ini akan dijadikan dasar utama dan instrumen penyempurnaan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027
Fokus utama dewan dipastikan tetap tertuju pada pengawasan realisasi anggaran demi mendorong percepatan kemajuan pembangunan serta memastikan peningkatan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang Hari
Penulis : Taupik Hidayat/ wildan A/ sakdan z Lubis
Sumber : seretariat DPRD Kabupaten Batanghari
