Radar99news.com, BATANG HARI, 13 Juli 2026 – Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Rapat kerja berlangsung di ruang komisi masing-masing, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, dan Ketua Komisi III beserta jajaran anggota dewan, serta dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Agenda ini merupakan kelanjutan tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Pembahasan difokuskan pada penelaahan mendalam atas temuan pemeriksaan, catatan, serta rekomendasi yang disampaikan BPK, guna merumuskan langkah perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski Pemerintah Kabupaten Batang Hari kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, para anggota komisi menegaskan capaian tersebut harus diiringi dengan penyelesaian tuntas atas setiap temuan. Opini WTP bukan berarti bebas dari catatan, melainkan dasar untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola agar lebih transparan, patuh aturan, dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.
“Kami tidak sekadar mencatat temuan, melainkan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar administrasi di atas kertas. Tujuannya agar kesalahan serupa tidak berulang dan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah,” ujar salah satu pimpinan komisi.
Pembahasan berjalan terbuka dan konstruktif, mencakup aspek kepatuhan regulasi, efektivitas belanja, pengelolaan aset daerah, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, hingga sistem pengendalian internal. Para anggota komisi juga meminta pemda menyusun rencana aksi yang jelas dan memantau progres penyelesaian secara berkala sesuai tenggat waktu yang ditetapkan peraturan .
Hasil pembahasan antar komisi selanjutnya akan dirangkum menjadi catatan kesepakatan bersama, sebelum diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk tahap pembahasan lanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan pengelolaan keuangan serta menyusun rencana kerja dan anggaran tahun mendatang.
DPRD berkomitmen terus mengawal proses tindak lanjut hingga tuntas, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari.
(Redaksi Radar99news.com)
