BATANG HARI, RADAR99NEWS.COM – Dugaan persoalan pengelolaan aset hasil pembongkaran bangunan di SDN 140 , Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, kian menjadi sorotan. Tak hanya material bangunan sekolah, perumahan guru yang berada di lingkungan sekolah tersebut juga disebut ikut dibongkar, meski berdasarkan informasi yang dihimpun tidak termasuk dalam bangunan yang memperoleh bantuan rehabilitasi maupun pembangunan baru dari pemerintah.

Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar pembongkaran, status aset, hingga pertanggungjawaban material hasil pembongkaran yang masih memiliki nilai ekonomis.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, material bongkaran bangunan sekolah berupa kayu, seng, besi, kusen, serta sejumlah material lainnya diduga telah diperjualbelikan tanpa melalui mekanisme pengelolaan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Yang menjadi perhatian, perumahan guru di kompleks sekolah tersebut juga ikut dibongkar. Padahal, berdasarkan informasi sementara, bangunan tersebut tidak termasuk dalam objek bantuan rehabilitasi atau pembangunan pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa dasar pembongkaran perumahan guru tersebut, bagaimana status asetnya, dan ke mana material hasil pembongkarannya dipertanggungjawabkan?

Kepsek Dikabarkan Dipanggil, Namun Tidak Hadir, Menindaklanjuti informasi yang berkembang, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dikabarkan telah memanggil Kepala Sekolah SDN 140 untuk dimintai klarifikasi terkait persoalan tersebut.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan awak media kepada Kepala Sekolah maupun Bendahara SDN 140. Namun, pesan yang disampaikan melalui WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.

Pengelolaan Aset Daerah Perlu Diaudit Secara regulasi, pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta perubahannya.

Setiap pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun penghapusan aset daerah harus dilaksanakan melalui prosedur dan kewenangan yang ditetapkan. Material hasil pembongkaran bangunan milik daerah yang masih memiliki nilai ekonomis juga tidak dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa mekanisme dan pertanggungjawaban yang sah.

Apabila ditemukan penjualan material aset daerah tanpa prosedur yang semestinya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administratif dan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari serta Inspektorat Kabupaten Batang Hari tidak tinggal diam. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan legalitas pembongkaran, status perumahan guru, keberadaan material bongkaran, mekanisme penjualannya, serta aliran hasil penjualan apabila memang terjadi transaksi.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset sekolah menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kerugian daerah maupun preseden buruk dalam pengelolaan fasilitas pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN 140 Sungai Lais belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari guna memberikan penjelasan secara berimbang.