RADAR99NEWS.COM
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai poros utama penyusunan RAPBN Tahun 2027, meliputi: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Presiden juga menguraikan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah sebagai bagian dari upaya besar menuju Transformasi Indonesia, antara lain:
– Memperbaiki seluruh puskesmas di seluruh Indonesia
– Membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah
– Menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan
– Melanjutkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu
– Mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara
– Mengumumkan rencana lokasi pembangunan Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia
– Memberikan pengakuan kewarganegaraan ganda bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia
“Seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” tegas Presiden.
Ditegaskan lebih lanjut, pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan dalam kehidupan rakyat. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta dilaksanakan secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui RAPBN 2027, Pemerintah berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menghadirkan kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dari layanan kesehatan, pendidikan, kedaulatan pangan dan energi, hingga penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan ekonomi, seluruh arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan sejahtera.
(Takin Radar)
Sumber : Laman Resmi Setkab RI
